Putusan MAHKAMAH AGUNG Pertambangan Upload Tahun 2022. Direktori ... Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. Mahkamah Agung RI: Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110 Phone: (021) 384 3348 Phone: (021) 381 0350
Đọc thêm
Terdakwa dan ABDUL HAMID telahmelakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi tambang batubaradalam areal kebun kelapa sawit PT. ... Mahkamah Agung RI: Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110 Phone: (021) 384 3348 Phone: (021) 381 0350
Đọc thêm
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan setidaknya ada 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:
Đọc thêm
Abstrak Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi …
Đọc thêm
Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2009 yang menggolongkan Surat Edaran No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan perundang-undangan terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia adalah menimbulkan pertentangan dengan undang-undang yang mengatur tata urutan …
Đọc thêm
Putusan Mahkamah Agung tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah Konkep menerima kenyataan bahwa Kabupaten Konkep yang masuk dalam kategori pulau kecil dilarang untuk dijadikan …
Đọc thêm
2. Nomor 584 Tahun 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit. 3. Nomor 585 Tahun 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit. 9. Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara berbunyi sebagai berikut: IUP diberikan oleh: a.
Đọc thêm
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun …
Đọc thêm
Putusan MAHKAMAH AGUNG Pertambangan Putus Tahun 2022. Direktori ... Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. Mahkamah Agung RI: Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110 Phone: (021) 384 3348 Phone: (021) 381 0350
Đọc thêm
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi izin produksi dan operasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) pada 12 Januari lalu. Putusan….
Đọc thêm
Mahkamah Agung dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut. Nama dan peran Mahkamah Agung dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum yang dianut dan struktur pemerintahan. Namun, pada dasarnya, fungsinya sebagai lembaga …
Đọc thêm
Hal itu bisa dilihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Data yang kami kaji berdasarkan data yang ada di webiste Mahkamah Agung hingga 12 Desember 2020" kata Sunarto dalam diskusi tentang "Pemetaan Kasus Hukum Sektor Energi dan Pertambangan Tahun 2020", Jakarta, 13 Januari 2021.
Đọc thêm
Sekalipun UU Pertambangan melarang ekspor dan perpanjangan kontrak hanya diperbolehkan dua tahun sebelum kontrak selesai, Peraturan Pemerintah 2017 yang …
Đọc thêm
Kedua, Amdal PT. Semen Indonesia tahun 2012 pada BAB VI Halaman 28 jelas mengakui adanya sungai bawah tanah di area tambang mereka. Jelas, putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Maka, seluruh Keputusan Pemerintah harus melihat …
Đọc thêm
secara tegas melarang penambangan kegiatan di kawasan hutan. ... kerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. ... Pertambangan Batubara Di Kabupaten Muara Enim T ahun 2013 Dan T ahun 2017.
Đọc thêm
Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam resmi menggugat tiga aturan anyar yang diterbitkan pemerintah mengenai pertambangan …
Đọc thêm
Kejaksaan Agung melarang peredaran lima buku karena dinilai dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kebijakan soal pelarangan buku ini menurut lembaga itu juga telah diatur dalam UU tentang ...
Đọc thêm
Rabu, 12 April 2023 | 19:12 WIB. Cetak Dibaca: 12370216. JAKARTA, HUMAS MKRI – Aturan pelarangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk …
Đọc thêm
Contribute to lqdid/id development by creating an account on GitHub.
Đọc thêm
Mahkamah Agung (MA) akhirnya melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang …
Đọc thêm
11 UU RI No.4 Tahun 2009,yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, ... Mahkamah Agung RI: Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110 Phone: (021) 384 3348 Phone: …
Đọc thêm
,sedangkan IUPK adalah Ijin Usaha Pertambangan Khusus yaitu ijin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangankhusus, ... Mahkamah Agung RI: Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110 Phone: (021) 384 3348 Phone: (021) 381 0350
Đọc thêm
Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, menuturkan, meski secara tata ruang telah ada putusan Mahkamah Agung yang melarang pertambangan, di …
Đọc thêm
1. Kepada pihak PT CSM agar mematuhi berdasarkan putusan PTUN Kendari No 04/G/2020/PTUN Kendari dan putusan mahkamah agung RI No 150/K.TUN/2021 pada tanggal 27 April 2021 yang dimana dalam salah satu putusan peradilan tersebut menyatakan bahwa membatalkan keputusan bupati Kolaka Utara No 540/198 tahun …
Đọc thêm
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi izin produksi dan operasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) pada 12 Januari lalu. Putusan majelis hakim MA ini menguatkan amar putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang dimenangkan warga …
Đọc thêm
Menyerukan kepada seluruh jaringan masyarakat sipil untuk terlibat memantau dan mengawal proses sidang kasasi sengketa pertambangan Pulau Sangihe di Mahkamah Agung RI, serta penegakan hukum oleh Kepolisian dan institusi terkait terhadap penambangan tanpa izin di Pulau Sangihe. Narahubung: Jull Takaliuang (Save …
Đọc thêm
"Yang ingin diketahui oleh warga Dairi adalah detil proyek dalam kontrak itu karena mereka khawatir akan dampak lingkungan dan sosial proyek itu di lingkungan sekitar tambang." Pada 19 Agustus, warga Dairi juga mengajukan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung agar tidak menyetujui banding ESDM.
Đọc thêm
Dan kemudian pada sekira bulan Marettahun 2015 terdakwa membuka usaha Pertambangan di di Kampung Arse JaeDolok Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan,dalam Usaha Pertambangan tersebut terdakwa terlebih dahulu ... Mahkamah Agung RI: Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI …
Đọc thêm
Mahkamah Agung (MA) RI mengabulkan gugatan hukum warga Desa Satar Punda, Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait izin tambang batu gamping dan izin lingkungan PT Istindo …
Đọc thêm
Pemerintahan Daerah, Sehubungan Dengan Tata Cara Evaluasi; 11.Bahwa sebagaimana diketahui dengan terbitnya UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudianHalaman 9 dari 79 halaman, Putusan No: 37/G/2017/PTUNPLG.dilanjutkan dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Energi …
Đọc thêm
c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat …
Đọc thêm
Kejaksaan Agung RI kembali mengusut dugaan korupsi penyimpangan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang diduga merugikan ...
Đọc thêm
Jakarta-Hakim Mahkamah Agung (MA) diminta harus berpihak pada keselamatan rakyat dalam menangani perkara Perizinan Operasi Produksi dan perkara Izin Lingkungan yang secara bersamaan …
Đọc thêm
1. Lagi, UU Minerba Digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jakarta, CNBC Indonesia - Koalisi Masyarakat Sipil yang mengatasnamakan Gerakan …
Đọc thêm